Daftar Isi Artikel
Jagat media sosial kembali riuh dengan kemunculan istilah “Cicak vs Buaya” yang merujuk pada situasi ketegangan antar lembaga penegak hukum di Indonesia. Fenomena ini mencuat setelah beredarnya informasi mengenai pengerahan personel ke Polda Metro Jaya yang memicu perdebatan luas di platform X, sebagaimana terlihat dalam unggahan.
Dari duel cicak vs buaya jilid dua ini, kata kata netizen kalau cafe sepi itu emang tempat pencucian uang is real 😭😭
— PROFESOR SAHAM (@profesor_saham) July 9, 2026
Memaknai Istilah Cicak vs Buaya
Secara historis, metafora “Cicak” melambangkan lembaga penegak hukum yang berukuran kecil namun lincah, sering diasosiasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebaliknya, “Buaya” merepresentasikan institusi besar dan mapan, yang dalam konteks awal sering dikaitkan dengan Kepolisian Republik Indonesia.
Dalam dinamika terkini, warganet menggunakan istilah ini untuk menggambarkan friksi yang diduga terjadi antara personel TNI dan Polri. Penggunaan istilah ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap potensi disharmoni dalam penegakan hukum di tanah air.
Banyak yang mengaitkan untuk kasus yang lagi dibicarkan sekarang mengenai “Kasus Jampidsus Febrie Adriansyah” dengan sebutan “Buaya vs Komodo”?
Dulu pernah ada Cicak vs Buaya.
— Dede Budhyarto (@kangdede78) July 9, 2026
Jika benar rumornya, skrg diibaratkan, Buaya vs Komodo.
Dua predator raksasa sesama buaya darat yg sama-sama ganas, sama-sama bersenjata, sama-sama punya “wilayah kekuasaan” masing-masing, dan sekarang lagi saling gigit berebut mangsa.
Bukan…
Mengulas Balik Sejarah
istilah Cicak vs Buaya. Cicak = KPK dianggap kecil, cuma bisa nempel di dinding, gampang disingkirin Buaya = Polri institusi besar, bergigi, punya kekuatan buat menggigit balik. Contoh case nya
Jilid 1 (2009)
Berawal dari Kabareskrim Polri Susno Duadji marah karena teleponnya disadap KPK terkait kasus Bank Century. Polri lalu menetapkan dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, sebagai tersangka atas tuduhan menerima suap dari Anggoro Widjojo, tersangka korupsi pengadaan alat komunikasi radio, serta tuduhan penyalahgunaan wewenang. Rekaman percakapan Anggodo Widjojo (adik Anggoro) dengan sejumlah petinggi Polri dan Kejaksaan lalu terungkap di sidang MK dan membongkar upaya rekayasa kasus tersebut.
Jilid 2 (2012)
Terjadi saat KPK menyidik korupsi Kakorlantas Irjen Djoko Susilo. Bareskrim Polri menetapkan Kompol Novel Baswedan, penyidik KPK yang memeriksa Djoko Susilo, sebagai tersangka penganiayaan berat dari kasus lama tahun 2004, dan ini jadi dasar upaya Polri mengepung Gedung KPK.
Jilid 3 (2015)
Bareskrim Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto setelah menetapkannya tersangka kasus saksi palsu di sengketa Pilkada Kotawaringin Barat 2010 persis 11 hari setelah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan (calon Kapolri) sebagai tersangka rekening gendut. Yang bikin greget peran SBY di jilid 1 sama 2 sama-sama diam, cuma bilang akan dengar usulan dari kedua institusi, tanpa turun tangan tegas. Bahkan di jilid 3, sikap pemerintah dan DPR dinilai angin-anginan alias mendua.
Insiden di Polda Metro Jaya
Ketegangan ini bermula dari adanya laporan mengenai kehadiran sekitar 50 pria yang diduga sebagai oknum anggota TNI di Mapolda Metro Jaya pada Kamis dini hari. Publik menyoroti tindakan ini lantaran dikaitkan dengan upaya pengambilan saksi atau pekerja kafe yang sedang dalam pemeriksaan penyidik Polri terkait kasus penggeledahan di Cipete.
Terkait insiden tersebut, pihak Polda Metro Jaya memberikan penegasan tegas mengenai batasan kewenangan. Beberapa poin penting yang ditekankan oleh otoritas kepolisian meliputi:
- Setiap tindakan yang menghalangi proses penyidikan dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice.
- Upaya paksa pengambilan saksi dari ruang pemeriksaan kepolisian tidak dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku.
Sorotan Kasus Jampidsus Febrie Adriansyah
Di balik keramaian isu tersebut, perhatian publik juga tertuju pada penyidikan dugaan korupsi yang menyeret Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Sorotan tajam tertuju pada data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.
Perbandingan data menunjukkan disparitas yang cukup lebar, yaitu:
- LHKPN periode 2023–2025 melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp18,2 miliar.
- Temuan aset dalam operasi penggeledahan, yang meliputi 74 kilogram emas dan uang tunai, disebut mencapai nilai Rp476 miliar.
Penjelasan Resmi Pihak TNI
Menanggapi pengerahan personel di rumah dinas Jampidsus, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI memberikan klarifikasi resmi. Pihak TNI membantah adanya upaya intervensi dalam proses hukum yang berjalan.
Berikut adalah penjelasan resmi dari pihak TNI:
- Pengerahan sekitar 20 prajurit di rumah dinas Jampidsus dilakukan atas permintaan Kejaksaan Agung.
- Kehadiran personel tersebut bertujuan sebagai bentuk pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- TNI menegaskan bahwa tindakan ini bukan untuk menghalangi proses hukum yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung.
Hingga Kamis pagi, situasi di rumah dinas Febrie Adriansyah di kawasan Jalan Radio, Jakarta Selatan, masih dalam penjagaan ketat personel TNI dan Polisi Militer. Operasi penyidikan masih terus bergulir dengan fokus pada pencarian titik aset lain oleh penyidik, sehingga perkembangan situasi ke depan masih sangat dinamis dan akan terus menjadi perhatian publik.