JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bobby Adhityo Rizaldi di Jakarta pada Selasa (14/7/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik dari kediaman tersebut. Benda-benda ini akan menjalani proses ekstraksi guna memperoleh informasi penting yang dibutuhkan untuk mengungkap perkara.
Pengembangan Kasus Suap Muara Enim
Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Muara Enim.
Kasus tersebut sebelumnya berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh lembaga antirasuah.
Berikut adalah daftar tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK:
- Edison (Bupati Muara Enim periode 2025-2030)
- Adi Triyadi (Orang kepercayaan Bupati)
- Abi Nurwardani (Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim)
- Cory Erin Hardi (Marketing PT MSA)
- Fika Nur Alawi (Direktur PT MSA)
- Agusz Dewanggara alias Angga (Pihak swasta)
- Titin Rita Lestari (ASN BPK Perwakilan Sumatera Selatan)
Dugaan Manipulasi Audit dan Aliran Dana
Penyidik menduga terjadi rekayasa terhadap hasil audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Temuan audit BPK Perwakilan Sumatera Selatan mengenai pengadaan smart board diduga memiliki nilai yang melampaui batas materialitas.
Pihak pemberi suap diduga melakukan upaya mengubah hasil audit melalui perantara bernama Angga. Angga disebut meminta fee sekitar Rp1,6 miliar untuk mengatur temuan tersebut.
KPK menduga aliran dana tersebut terbagi sebagai berikut:
- Dana terkumpul sebanyak Rp500 juta.
- Angga menerima aliran dana sebesar Rp100 juta.
- Mulyono (perantara) menerima sekitar Rp100 juta.
KPK terus mendalami peran pihak lain serta keterkaitan barang bukti elektronik yang disita dalam penggeledahan rumah Bobby Adhityo Rizaldi. Pendalaman ini diharapkan dapat mengungkap seluruh jaringan suap yang melibatkan oknum BPK dan pejabat daerah dalam memanipulasi laporan keuangan pemerintah daerah.