Pemerintah Guinea Khatulistiwa secara resmi telah mengundurkan diri setelah dinilai gagal total dalam memenuhi target kinerja yang ditetapkan oleh Presiden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Wakil Presiden Teodoro Nguema Obiang Mangue menyatakan bahwa pembubaran kabinet ini dipicu oleh pencapaian kinerja menteri yang sangat rendah.
Menurutnya, perdana menteri telah menyerahkan surat pengunduran diri seluruh anggota pemerintahan karena program kerja yang terealisasi nyaris tidak menyentuh angka 10 persen.
Meskipun perincian target tidak dijelaskan secara spesifik, partai penguasa mengungkapkan bahwa Presiden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo melihat adanya praktik korupsi yang subur di dalam tubuh kabinet.
Selain itu, pemerintah dinilai gagal total dalam melakukan diversifikasi ekonomi di negara kaya minyak tersebut. Sebagai informasi, presiden yang telah berkuasa di negara Afrika Barat ini sejak tahun 1979 dikenal sering menempatkan anggota keluarganya pada posisi-posisi kunci pemerintahan.
Evaluasi Kinerja Publik
Sebelum pembubaran ini terjadi, Manuel Osa Nsue Nsua telah ditunjuk sebagai perdana menteri untuk memimpin kabinet yang dibentuk pada tahun 2024 lalu. Wakil Presiden menegaskan bahwa langkah mundur massal ini sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik yang ketat. Menurut otoritas setempat, setiap tanggung jawab besar di dalam manajemen publik harus selalu dibarengi dengan hasil kerja yang nyata dan berdampak luas bagi masyarakat.
Melalui pernyataan resminya, Wakil Presiden Teodoro Nguema Obiang Mangue memberikan kritik tajam terkait performa buruk para menteri di media sosial.
“The degree of execution achieved is clearly insufficient in relation to the expectations and commitments undertaken,” tulisnya melalui akun X resmi.
Penyalahgunaan Anggaran Negara
Di sisi lain, Partai Demokrat Guinea Khatulistiwa (PDGE) secara terbuka menyatakan kekecewaan mendalam sang presiden terhadap manajemen kabinet yang keluar. Berdasarkan rilis resmi partai, terdapat beberapa poin utama yang menjadi penyebab utama ketidakpuasan presiden terhadap kinerja jajaran menterinya:
- Penyalahgunaan sumber daya dan anggaran negara untuk kepentingan pribadi pejabat.
- Stagnasi akut dalam pelaksanaan berbagai proyek pembangunan nasional.
- Kegagalan implementasi kebijakan diversifikasi ekonomi, khususnya pada sektor pertanian.
- Tingginya ketergantungan pada barang impor yang sebenarnya bisa diproduksi secara lokal.
Krisis Ekonomi Domestik
Hingga saat ini, perekonomian negara tersebut masih sangat bergantung pada sektor minyak bumi dan gas alam sebagai komoditas ekspor utama. Ironisnya, mayoritas dari total 1,8 juta penduduk di sana masih hidup di bawah garis kemiskinan dan belum menikmati kekayaan alam tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi perekonomian domestik terus mengalami penurunan yang signifikan akibat merosotnya angka produksi serta melemahnya permintaan minyak mentah di pasar global.