Media sosial dihebohkan dengan potongan video pengakuan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno atau BEM FH UBK Muhammad Abdimaludin yang menerima sejumlah uang saat demo bertajuk, “Tata Ulang Indonesia” pada Senin, 15 Juni 2026 lalu. Dalam video yang viral tersebut, Muhammad Abdimaludin di depan civitas akademika UBK mengaku menerima uang untuk menahan agar massa yang dibawanya saat itu tak berdemonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Muhammad Abdimaludin menyebut uang tunai yang telah diterimanya baru berkisar 20 persen dari total yang dijanjikan. Dana tersebut diduga diberikan oleh seorang anggota kepolisian melalui perantara alumnus kampus.
“Terkait persoalan yang menjadi objek pembicaraan, terkait uang itu, saya memang menerima,” kata Abdi dalam tayangan yang dilihat Tempo dari akun media sosial Instagram @marhaenpress pada Selasa, 23 Juni 2026.
Aliran Distribusi Dana Demo Mahasiswa UBK
Uang yang diterima oleh pimpinan mahasiswa tersebut tidak dinikmati sendiri melainkan dibagi ke beberapa pihak. Dana itu digunakan untuk keperluan pribadi serta didistribusikan kepada beberapa pengurus dan alumnus kampus.
Tujuan pemberian uang tersebut adalah agar massa di bawah komandonya tidak bergerak ke kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Selain menahan pergerakan massa, mahasiswa juga diminta bersedia melakukan mediasi tertutup dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berikut adalah rincian pendistribusian uang berdasarkan pengakuan Muhammad Abdimaludin:
- Rp 2,5 juta dialokasikan ke dua orang alumnus UBK.
- Rp 2 juta diberikan kepada Wakil Ketua BEM FH UBK.
- Rp 2 juta diserahkan kepada pengurus bernama Mubarak.
- Rp 2 juta didistribusikan ke BEM Fakultas Ekonomi UBK.
“Rp 2,5 juta ke dua alumnus, Rp 2 juta ke Wakil saya, 2 juta ke Mubarak, dan 2 juta ke BEM FE UBK,” ujar dia.
Mediasi Tertutup Bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Sebelum isu aliran dana ini mencuat, massa aksi sempat terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian di kawasan Tugu Tani. Setelah ketegangan tersebut, sebanyak 15 perwakilan mahasiswa akhirnya diminta datang ke Istana Wakil Presiden.
Para pimpinan mahasiswa menggelar mediasi tertutup selama 60 menit bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan tersebut membahas beberapa program kerja pemerintah yang sedang menjadi sorotan publik.
“Pak Wapres mencatat poin-poin tuntutan kami, di antaranya evaluasi dan perbaikan segala bentuk yang janggal di negara hari ini seperti makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih,” kata Abdi setelah mediasi di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin, 15 Juni 2026.
Pihak universitas maupun aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat belum memberikan pernyataan resmi lanjutan mengenai potongan video viral tersebut. Muhammad Abdimaludin sempat menegaskan akan membawa massa yang lebih besar ke jalan jika tuntutan aksi mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah.
“Kalau tuntutan kami sampai 5×24 jam setelah pertemuan tidak dipenuhi, kami akan turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar lagi,” kata Abdi, Selasa, 16 Juni 2026.