Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola Kemenkeu menjadi salah satu faktor utama yang menentukan arah pasar obligasi korporasi pada semester II 2026. Di tengah suku bunga tinggi dan ketidakpastian global, kebutuhan pembiayaan pemerintah dari defisit APBN ini berpotensi memengaruhi tingkat imbal hasil (yield) surat utang di pasar keuangan Indonesia.
Hingga Mei 2026, Kemenkeu mencatat defisit anggaran telah mencapai Rp180,4 triliun atau setara dengan 0,70% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Lonjakan defisit fiskal ini dipicu oleh realisasi pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan belanja negara yang meningkat signifikan.
Dampak Defisit APBN Terhadap Instrumen SBN
Defisit anggaran yang melebar secara langsung meningkatkan kebutuhan pembiayaan pemerintah melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Perkembangan ini menjadikan kondisi fiskal domestik sebagai faktor penting dalam pembentukan harga (pricing) seluruh instrumen obligasi di tanah air.
Pergerakan yield SBN kini menjadi acuan utama bagi emiten dalam menentukan tingkat kupon obligasi korporasi yang akan dirilis ke publik. Investor kini memiliki alternatif instrumen investasi dengan imbal hasil menarik, mulai dari SBN, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), hingga deposito perbankan.
Fixed Income Analyst Pefindo, Ahmad Nasrudin, memberikan penjelasan mengenai korelasi antara penerbitan SBN dan pasar obligasi korporasi dalam situasi pasar saat ini.
“Jika penerbitan SBN meningkat pada saat investor juga lebih selektif terhadap risiko, yield pemerintah dapat bertahan tinggi. Dampaknya akan merembet ke pasar obligasi korporasi karena kupon obligasi korporasi harus menawarkan spread di atas SBN yang merupakan instrumen risk-free,” ujar Ahmad kepada Kontan, akhir pekan lalu.
Pilihan Investor dan Risiko Tekanan Pasar Eksternal
Dalam kondisi pasar dengan tingkat suku bunga BI Rate sebesar 5,75%, para investor cenderung bersikap sangat selektif dan sensitif. Mereka mengutamakan instrumen investasi dari emiten berkinerja sehat untuk mengamankan portofolio modal dari risiko gagal bayar.
Kriteria obligasi korporasi yang paling diminati oleh para investor di pasar modal saat ini meliputi:
- Emiten yang memiliki peringkat kredit tinggi.
- Perusahaan dengan kondisi arus kas yang stabil.
- Korporasi yang memiliki prospek bisnis solid.
Sebaliknya, obligasi dari emiten dengan tingkat leverage tinggi atau yang rentan terhadap pelemahan permintaan berpotensi menghadapi tantangan lebih besar untuk menarik minat investor. Pasar obligasi Indonesia juga masih dibayangi ketidakpastian global seperti tingginya yield obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasury), penguatan dolar AS, volatilitas harga energi, hingga risiko geopolitik.
Tren Refinancing Emiten di Tengah Kenaikan Suku Bunga
Kenaikan suku bunga BI diproyeksikan akan menahan laju penerbitan obligasi korporasi baru pada semester II 2026, terutama untuk keperluan ekspansi. Biaya pendanaan yang lebih mahal membuat perusahaan harus mengkaji ulang kelayakan nilai imbal hasil dari proyek investasi baru mereka.
“Biaya pendanaan yang lebih mahal membuat proyek investasi harus menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi agar tetap layak,” ujar Ahmad.
Meski demikian, aktivitas penerbitan obligasi korporasi diperkirakan tidak akan mengalami penurunan drastis karena besarnya kebutuhan pemenuhan kewajiban jatuh tempo. Data Pefindo menunjukkan total surat utang korporasi yang akan jatuh tempo sepanjang 2026 mencapai Rp162,72 triliun, dengan puncak jatuh tempo terjadi pada kuartal III sebesar Rp63,95 triliun dan kuartal IV sebesar Rp43,56 triliun.
Hingga Mei 2026, nilai penerbitan obligasi korporasi secara kumulatif telah mencapai Rp78,09 triliun atau meningkat 30,25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp59,95 triliun. Perkembangan data pembiayaan dari Kemenkeu dan realisasi jatuh tempo utang ini akan terus menjadi indikator utama yang dipantau pelaku pasar modal dalam menentukan pergerakan yield investasi ke depan.