Terkini24.id – Menyoroti profil Thomas Djiwandono, mantan pejabat Kementerian Keuangan ini resmi mengemban amanah baru sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Penunjukan ini memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter di tengah dinamika perekonomian nasional.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10/P Tahun 2026, Thomas mengangkat sumpah jabatan pada Februari lalu setelah melalui uji kelayakan di parlemen. Transisi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga independensi bank sentral sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan domestik.
Akar Keluarga Ekonomi
Lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972, Thomas tumbuh di dalam keluarga yang memiliki akar kuat dalam sejarah ekonomi Indonesia. Ayahnya, Soedradjad Djiwandono, pernah memimpin bank sentral pada masa krisis moneter Asia.
Selain itu, ia merupakan keponakan dari Presiden Prabowo Subianto serta cucu dari pendiri Bank BNI 46, M Margono Djojohadikusumo. Garis keturunan ini membentuk pemahaman mendalam tentang tata kelola keuangan negara.
Jalur pendidikan Thomas memadukan ilmu sejarah dan hubungan internasional dari universitas ternama Amerika Serikat. Ia menyelesaikan studi sarjana di Haverford College sebelum melanjutkan pascasarjana di Johns Hopkins University.
Jejak Karier Profesional
Sebelum masuk ke birokrasi pemerintahan, ia merintis karier profesional dari bawah melalui dunia jurnalistik dan sektor swasta. Ia pernah bekerja sebagai wartawan magang sebelum beralih menjadi analis keuangan internasional di Hong Kong.
Pengalaman korporasinya berlanjut saat memimpin sejumlah perusahaan swasta terkemuka selama lebih dari satu dekade. Ia juga sempat terlibat aktif dalam dunia politik dan tim transisi ekonomi sebelum bergabung ke kabinet pemerintahan.
- Wartawan magang di media nasional pada tahun 1990-an.
- Analis keuangan di Whitlock NatWest Securities Hong Kong.
- Chief Executive Officer di sektor swasta komersial.
- Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Komitmen Stabilitas Moneter
Keputusannya melepas kepengurusan partai politik pada akhir tahun 2025 menunjukkan dedikasi tinggi terhadap profesionalisme lembaga negara. Langkah tersebut diambil guna menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan tugas moneter.
Kehadiran figur dengan rekam jejak fiskal dan korporasi yang matang ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Sinergi kebijakan yang solid akan menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan global di masa depan.
