Terkini24.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono berjanji membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai resmi dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Ia menegaskan akan menghapus seluruh praktik calo maupun “orang dalam” yang mencoba mencari keuntungan pribadi atas namanya.
Pelantikan Sudaryono oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi langkah pembaharuan kepemimpinan di BGN untuk mengawal program prioritas nasional. Mantan Wakil Menteri Pertanian tersebut menggantikan Nanik Sudaryati Deyang demi memperkuat transparansi pengelolaan anggaran.
Komitmen Transparansi dan Digitalisasi Sistem
Sudaryono mengakui adanya kelemahan tata kelola yang selama ini memicu pelanggaran di lapangan. Oleh karena itu, ia menyiapkan langkah digitalisasi sistem untuk menutup celah penyelewengan dana.
“Kita atau kami mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola,” kata Sudaryono.
Ia menyoroti pentingnya pengubahan sistem pengawasan dari metode manual menuju pencatatan digital. Hal ini bertujuan agar seluruh alur distribusi dan transaksi dapat dipantau secara terbuka.
“Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada record-nya,” katanya.
Penolakan Praktik Calo dan Garansi Netralitas
Sudaryono memberikan peringatan tegas kepada seluruh pihak agar tidak memanfaatkan namanya untuk mendapat proyek Satuan Pelayanan Gizi (SPPG). Ia memastikan seluruh urusan pekerjaan wajib melalui mekanisme resmi tanpa adanya lobi tertutup.
Ia juga membantah keterlibatan keluarganya dalam penyediaan fasilitas dapur maupun pengelolaan SPPG. Kebijakan ini diambil untuk menjaga independensi lembaga yang dipimpinnya.
Berikut adalah fokus utama pembenahan program MBG di bawah kepemimpinan Sudaryono:
- Menghapus seluruh bentuk praktik calo dan nepotisme orang dalam.
- Menerapkan digitalisasi sistem pencatatan data secara transparan.
- Memastikan tidak ada keterlibatan anggota keluarga dalam proyek SPPG.
- Mengalirkan dana APBN secara langsung ke tingkat desa.
Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan Petani Desa
Selain fokus pada pemenuhan gizi anak, program MBG dirancang untuk menggerakkan roda perekonomian di tingkat tapak. Penyaluran anggaran negara ditargetkan memberi dampak ekonomi langsung bagi warga desa.
Sudaryono optimistis pelibatan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan lokal mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Dana APBN yang besar itu kemudian beredar di desa-desa. Kami melihat langsung bagaimana manfaatnya kepada ekonomi kita di desa-desa yang dirasakan secara penuh oleh para masyarakat kita, khususnya petani, peternak, dan nelayan,” terangnya.
Langkah pembenahan sistem dan penerapan tata kelola transparan ini diharapkan mampu mencegah kebocoran anggaran negara pada program MBG. Pelaksanaan digitalisasi secara konsisten selanjutnya akan menjadi kunci utama dalam memastikan bantuan gizi serta dampak ekonomi lokal dapat terwujud secara optimal di seluruh wilayah Indonesia.