TERKINI24.ID – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa kualitas demokrasi Indonesia hanya dapat dijaga apabila seluruh proses politik dan pemilu berlangsung secara bebas, jujur, serta adil tanpa intervensi kekuasaan. Penjelasan tersebut disampaikan Hasto dalam rangkaian kegiatan akademik di Surabaya pada Senin (20/7/2026).
Menurutnya, penyelenggaraan pemilu yang bersih dari campur tangan negara menjadi tolok ukur utama dalam merawat kedaulatan rakyat serta memastikan tegaknya tatanan konstitusi yang berkeadilan di tanah air.
Kehadiran Hasto di kota pahlawan tersebut berkaitan dengan agenda Sidang Terbuka Promosi Doktor Pangi Syarwi, S.IP., M.IP. yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Sejumlah tokoh nasional dan akademisi terkemuka turut hadir mengikuti jalannya sidang akademik tersebut secara langsung.
Forum ilmiah ini menyoroti berbagai persoalan mendasar mengenai dinamika politik nasional dan perilaku pemilih di daerah. Diskusi terbuka semacam ini dinilai memberikan ruang objektif untuk menguji ketahanan sistem politik yang berlaku di Indonesia.
Daftar Isi
Pandangan Politik di Universitas Airlangga
Dalam pemaparannya, Hasto menyoroti pentingnya institusi pendidikan tinggi sebagai tempat pengujian gagasan kenegaraan secara ilmiah. Perguruan tinggi memiliki kapasitas untuk membaca perubahan perilaku pemilih secara objektif.
Pernyataan tersebut disampaikan sebelum ia mengikuti sidang promosi doktor yang mengkaji fenomena split ticket voting di berbagai wilayah. Topik riset tersebut dinilai relevan dengan tantangan pelembagaan partai politik masa kini.
Ia menggarisbawahi bahwa institusi pendidikan dan riset akademik memegang peranan penting dalam menjaga nalar kritis publik. Ruang intelektual harus bebas dari tekanan politik praktis agar mampu menghasilkan analisis yang independen.
Bahaya Intervensi Kekuasaan dalam Pemilu
Hasto kemudian mengingatkan agar seluruh tahapan kontestasi politik diselenggarakan secara mandiri dan transparan. Netralitas institusi negara menjadi kunci utama untuk menjamin hak suara setiap warga negara.
Ia menyatakan pandangannya secara tegas mengenai pentingnya penguatan kelembagaan partai politik. Politik yang terlalu bergantung pada figur atau kekuasaan cenderung melemahkan fondasi negara.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan institusi politik yang kuat, partai yang terlembaga, serta pemilu yang berlangsung tanpa intervensi negara maupun penyalahgunaan kekuasaan. Pemilu tidak boleh diarahkan untuk mempertahankan kepentingan kekuasaan, karena hakikatnya merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa campur tangan kekuasaan dalam kompetisi politik akan mendatangkan dampak buruk yang masif. Kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi akan merosot drastis apabila pemilu kehilangan objektivitasnya.
“Ketika negara ikut campur terlalu jauh dalam kompetisi politik, yang rusak bukan hanya satu partai atau satu peserta pemilu, melainkan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi itu sendiri,” tegasnya.
Refleksi Sejarah Peristiwa 27 Juli 1996
Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga mengaitkan situasi politik mutakhir dengan momentum peringatan Peristiwa 27 Juli 1996. Peristiwa bersejarah tersebut memberikan pelajaran berharga mengenai bahaya otoritarianisme.
Sejarah mencatat bahwa dominasi kekuasaan yang berlebihan dapat memicu perpecahan serta membungkam suara kritis masyarakat. Hal ini menjadi pengingat agar praktik serupa tidak terulang kembali pada masa depan.
“Peristiwa 27 Juli mengajarkan bagaimana kekuasaan dapat menciptakan konflik internal partai, membungkam suara kritis, mengontrol pemberitaan, serta mencari kambing hitam atas persoalan yang justru lahir dari tata kelola kekuasaan yang otoriter,” katanya.
Ia menambahkan bahwa bentuk otoritarianisme di era modern kini hadir dalam berbagai wajah yang lebih terselubung. Pembatasan ruang kebebasan sipil menjadi ancaman nyata yang harus diwaspadai bersama.
“Otoritarianisme hari ini tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan terbuka. Ia dapat muncul melalui pembatasan ruang kritik, pelemahan masyarakat sipil, penggunaan hukum secara selektif, kontrol terhadap ruang publik, hingga penyempitan kebebasan berekspresi,” ujarnya.
Urgensi Pelembagaan Partai dan Kritisme
Menjaga keseimbangan kekuasaan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sipil. Kritik konstruktif dan mekanisme checks and balances merupakan fondasi mutlak bagi negara demokrasi.
Hasto menekankan bahwa stabilitas nasional tidak boleh diciptakan dengan cara membungkam perbedaan pendapat. Keterbukaan dialog justru memperkuat kualitas kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah.
“Demokrasi memerlukan kritik. Demokrasi memerlukan checks and balances serta alternatif-alternatif kebijakan. Bahkan kebijakan yang diklaim baik untuk rakyat tetap harus diuji dari sisi filosofi, strategi, operasionalisasi, pengawasan, hingga manfaatnya bagi masyarakat. Stabilitas yang dibangun dengan membungkam kritik bukanlah stabilitas demokratis,” tegasnya.
Selain itu, penguatan partai politik harus dibarengi dengan kaderisasi yang berideologi kuat. Ketergantungan terhadap figur tertentu dikhawatirkan dapat merapuhkan struktur organisasi partai dalam jangka panjang.
“Demokrasi Indonesia tidak boleh hanya bertumpu pada figur. Demokrasi harus dibangun melalui pelembagaan partai, kaderisasi, kepemimpinan yang berideologi, serta budaya politik yang menghormati kebebasan berpikir dan partisipasi rakyat,” ujarnya.
Tokoh Nasional dan Hasil Riset Akademik
Sidang terbuka di Universitas Airlangga tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari berbagai kalangan. Kehadiran para akademisi dan politisi menunjukkan tingginya perhatian terhadap masa depan sistem politik nasional.
Berikut adalah daftar tokoh nasional dan akademisi yang hadir dalam sidang akademik tersebut:
- Ganjar Pranowo
- Mohamad Guntur Romli (Juru Bicara PDI Perjuangan)
- Deni Wicaksono (Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Timur)
- Prof. Ramlan Surbakti (Pakar politik dan penguji)
- Prof. Muhammad Asfar (Pakar politik dan penguji)
- Prof. Siti Zuhro (Pakar politik dan penguji)
Penelitian yang dipertahankan dalam sidang tersebut melibatkan ribuan responden di daerah pemilihan Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur. Riset ini menganalisis berbagai variabel yang memengaruhi kecenderungan pemilih dalam pemilu serentak.
Menutup rangkaian pandangannya, Hasto menyatakan komitmen partainya untuk terus mengawal nilai-nilai demokrasi yang bersumber dari kedaulatan rakyat. Penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan akademik harus senantiasa dijaga.
“Tidak ada kekuasaan yang abadi. Yang akan dikenang sejarah adalah apakah kekuasaan itu memperkuat demokrasi atau justru melemahkannya. Karena itu, pemilu harus dijaga tanpa intervensi, kritik harus dihormati, dan kebebasan berpendapat harus tetap menjadi napas kehidupan demokrasi Indonesia,” pungkas Hasto.