TERKINI24.ID – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto secara terbuka menepis segala tuduhan yang menyebut partainya sebagai dalang di balik gelombang unjuk rasa di berbagai daerah. Bantahan tersebut disampaikan untuk merespons narasi miring yang berkembang di tengah masyarakat dalam setahun terakhir. Menurutnya, tuduhan semacam itu sama sekali tidak berdasar dan keliru.
Kehadiran Hasto di Universitas Airlangga, Surabaya, menjadi momentum penting untuk menyampaikan pandangan kritisnya terhadap dinamika politik nasional. Ia menilai bahwa pelabelan negatif terhadap partainya sengaja dihembuskan oleh pihak tertentu untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan utama.
Daftar Isi
Bantahan Terhadap Tudingan Politik
Pemerintah dinilai kerap menggunakan cara-cara lama ketika menghadapi tekanan sosial dan politik yang masif. Alih-alih melakukan introspeksi, penguasa cenderung mencari pihak luar untuk disalahkan demi menutupi kekurangan internal.
Dalam keterangannya di hadapan para akademisi, ia mengkritik tajam pola penanganan masalah yang kerap diambil oleh lingkaran kekuasaan. Tuduhan yang dialamatkan kepada partainya dianggap sebagai bentuk pelarian tanggung jawab.
“Berbagai tuduhan-tuduhan ke PDI Perjuangan itu menunjukkan kelemahannya di dalam sistem pemerintahan kita, sehingga yang saya tadi katakan, cenderung melakukan justifikasi termasuk ketika ada persoalan itu, cenderung mencari suatu politik nanti kambing hitam. Itu menunjukkan hakikat dari watak yang otoriter,” ujar Hasto.
Pernyataan tersebut mempertegas sikap partainya yang menolak dijadikan objek pengalihan isu nasional. Penguasa diminta agar lebih transparan dalam menyelesaikan setiap persoalan domestik.
Refleksi Sejarah Peristiwa Kudatuli
Ia lantas mengingatkan publik bahwa pola pencarian kambing hitam bukanlah fenomena baru dalam panggung politik nasional. Praktik serupa pernah terjadi pada dekade sebelumnya untuk meredam kekuatan kritis.
Peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebagai Kudatuli menjadi salah satu bukti sejarah kelam penekanan kebebasan politik. Saat itu, penguasa mencoba mencari pihak yang dapat disalahkan atas konflik internal yang terjadi.
“Sama dengan dulu ketika 27 Juli. Dicarilah kambing hitam,” ujarnya.
Pola penanganan konflik masa lalu tersebut melibatkan tindakan represif terhadap para aktivis pro-demokrasi. Penangkapan massal dilakukan untuk menutupi akar persoalan yang sebenarnya bersumber dari kebijakan negara.
“Tentang politik kambing hitam itu kan juga terjadi 27 Juli. Muncul setan gundul dari Pak Harto kan. Kemudian muncul penangkapan-penangkapan aktivis,” ucapnya.
Akar masalah dari gejolak sosial tersebut terletak pada orientasi kekuasaan yang menyimpang dari mandat rakyat. Ketika penguasa hanya mempertahankan status quo, penolakan publik akan terus bermunculan.
“Padahal itu kan kelemahan dari tata kelola negara yang tidak lagi melihat rakyat sebagai sumber orientasi. Tapi status quo dari kekuasaan itu yang menjadi sumber orientasi karena power tends to corrupt. Nah, itulah yang kemudian terjadi,” tambahnya.
Penilaian Kemunduran Demokrasi Nasional
Di luar isu demonstrasi, ia turut memaparkan hasil kajian lembaga riset internasional mengenai kondisi demokrasi tanah air. Indeks kebebasan di Indonesia dinilai mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Laporan dari V-Dem Institute mencatat bahwa Indonesia tidak lagi dikategorikan sebagai negara demokrasi penuh. Perubahan tersebut dipicu oleh menguatnya gejala hukum yang berwatak menekan atau otoritarian legalism.
“Ya, kalau demokrasi tidak lagi turun. Ini penelitian V-Dem Institute kita tidak lagi negara demokrasi. Karena misalnya kecenderungan otoritarian legalism. Jadi DPR juga karena bekerjanya tadi otoritarian populis kemudian merubah watak kekuasaan,” ujarnya.
Perubahan perilaku kekuasaan ini berbeda dengan guncangan eksternal yang terjadi pada masa lalu. Transformasi politik saat ini lebih banyak didorong oleh faktor internal dari para pemegang kebijakan.
Ia memberikan perbandingan historis mengenai dinamika politik global dan domestik pada era Perang Dingin. Peristiwa masa lalu menunjukkan bagaimana guncangan dari luar mampu mengubah konstelasi politik secara drastis.
“Contohnya peristiwa pertarungan perang dingin 65 itu menyebabkan PKI dibubarkan. itu external shock. Nah, kalau internal itu juga perubahan dari aspek political behavior-nya, power behavior dari penguasa yang memang karena kekuasaannya bisa mengklaim atas suatu kebenaran politik,” ujarnya.
Pelajaran dari Kekuatan Rakyat
Peringatan hari bersejarah bagi partainya selalu dijadikan momen refleksi untuk menguji ketahanan demokrasi. Sejarah telah membuktikan bahwa kekuasaan yang menindas tidak akan mampu bertahan selamanya.
Kombinasi kekuatan militer, partai penguasa, birokrasi, hingga kontrol media pada masa lalu terbukti runtuh di hadapan gerakan rakyat. Aspirasi masyarakat memiliki daya dorong yang jauh lebih kuat daripada struktur kekuasaan.
“Itu ternyata kan tidak mampu berhadapan dengan kekuatan rakyat,” katanya.
Setiap tindakan pembatasan kebebasan publik hanya akan meninggalkan warisan buruk bagi peradaban bangsa. Oleh karena itu, peringatan tersebut terus disuarakan agar kesalahan masa lalu tidak terulang kembali.
“Nah, sehingga tidak ada kekuatan otoriter itu yang langgeng. Kecuali kerusakan terhadap masa depan. Itu yang terus-menerus kami ingatkan,” ujarnya.
Berikut adalah catatan penting mengenai dinamika politik dan demokrasi nasional:
- Tudingan terhadap partai politik tertentu sering kali dipakai sebagai pengalihan atas kelemahan tata kelola pemerintahan yang sedang berkuasa.
- Sejarah mencatat bahwa pola kambing hitam pernah diterapkan pada peristiwa politik masa lalu untuk membungkam gerakan kritis masyarakat.
- Laporan lembaga riset global menunjukkan adanya indikasi pergeseran menuju sistem politik yang kurang demokratis akibat dominasi kekuasaan.
- Perilaku penguasa yang mengabaikan kepentingan rakyat berpotensi memicu instabilitas internal yang merusak tatanan kenegaraan.
Pernyataan tegas Hasto Kristiyanto ini menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan agar tidak terjebak dalam praktik kekuasaan otoriter yang merugikan masa depan demokrasi Indonesia.