Berita Internasional – Pemerintah Amerika Serikat dikabarkan telah kembali melanjutkan pengiriman uang dolar Amerika Serikat melalui jalur udara ke Irak, menurut laporan The New York Times pada Kamis, 2 Juli. Langkah ini diambil setelah pengiriman tersebut sempat dihentikan selama beberapa bulan sebelumnya.
Haider Al-Aboudi, juru bicara perdana menteri, memberikan konfirmasi mengenai kabar tersebut. “Dollar shipments to Iraq have resumed,” ungkapnya.
Selain Al-Aboudi, Mudher Mohammed Salih selaku penasihat keuangan perdana menteri juga membenarkan bahwa transfer tersebut kini telah kembali berjalan. Kebijakan pengiriman uang ini sebelumnya sempat terhenti sejak bulan April akibat ketegangan terkait faksi-faksi yang didukung Iran.
Latar Belakang Penangguhan Pengiriman Dolar
Sebelumnya, Washington menahan pengiriman uang tunai senilai sekitar 500 juta dolar AS yang ditujukan bagi otoritas di Baghdad. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menekan pemerintah lokal terkait tindakan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Iran.
Meskipun pengiriman uang kembali berjalan, beberapa aspek lain masih belum pulih. Laporan menyebutkan bahwa penangguhan kerja sama keamanan dan pendanaan bagi lembaga keamanan tetap diberlakukan oleh Amerika Serikat.
Dampak Ekonomi dan Upaya Modernisasi Keuangan
Pemerintah Irak sempat menjelaskan kondisi keuangan mereka selama masa penangguhan tersebut:
- Bank Sentral Irak menyatakan tidak mengalami kekurangan mata uang dolar.
- Kebutuhan bank dan perusahaan penukaran tetap dapat dipenuhi oleh pihak bank sentral.
- Penangguhan hanya berdampak pada sekitar 5% arus masuk uang tunai untuk kebutuhan perjalanan warga.
Tantangan bagi Baghdad saat ini adalah melakukan transisi dari ekonomi berbasis uang tunai menuju sistem keuangan modern yang transparan. Negara ini masih sangat bergantung pada aliran kas bulanan dari Amerika Serikat sebesar 1 miliar dolar AS guna menjaga stabilitas nilai tukar dinar.
Isu ini mengemuka di tengah tekanan Amerika Serikat yang semakin luas terhadap Baghdad, termasuk sanksi ekonomi yang menargetkan pejabat minyak serta sejumlah pemimpin di wilayah tersebut.