Terkini24.id – Koalisi masyarakat sipil menggelar diskusi publik bertajuk “Rakyat ‘Nguliahi’ Kabinet Bayangan” di Rumah Belajar ICW, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/8/2026) mulai pukul 15.00 WIB. Forum ini bertujuan menagih penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat serta penegakan hukum antikorupsi yang dinilai stagnan.
Kegiatan ini menjadi wadah aspirasi bagi publik saat lembaga negara formal dianggap belum berhasil menuntaskan berbagai agenda reformasi. Diskusi terbuka tersebut menyoroti lambatnya penanganan kasus-kasus hukum masa lalu dan upaya penguatan lembaga pemantau kebijakan pemerintah.
Tuntutan Penuntasan Pelanggaran HAM
Penyelenggara menilai penuntasan Kasus Semanggi, tindakan kriminalisasi terhadap aktivis, serta pelemahan agenda antikorupsi masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Penanganan masalah hukum tersebut perlu terus dikawal agar keadilan bagi para korban dapat terwujud.
Masyarakat sipil mendorong penuntasan perkara secara transparan mengingat rakyat merupakan pemegang mandat tertinggi dalam sistem demokrasi. Forum ini dirancang untuk mendengarkan langsung kesaksian keluarga korban dan masukan dari para penggiat HAM.
Daftar Pembicara Diskusi Publik
Sejumlah tokoh dan aktivis penegakan hukum dijadwalkan hadir sebagai pemberi materi dalam diskusi publik ini. Para pembicara akan memaparkan analisis serta tuntutan konkret terkait kondisi penegakan hukum saat ini.
Berikut daftar tokoh yang mengisikan materi dalam acara tersebut:
- Sumarsih: Orang tua korban Tragedi Semanggi I
- Fatia Maulidiyanti: Aktivis HAM
- Dimas Bagus Arya: Koordinator KontraS
- Almas Sjafrina: Koordinator ICW
Respons dari Kabinet Bayangan
Jajaran menteri dari Kabinet Bayangan dijadwalkan hadir langsung untuk merespons seluruh masukan dan tuntutan dari para pemateri. Langkah ini diambil untuk menjaring aspirasi publik secara langsung sebelum disuarakan ke pemegang kebijakan resmi.
Perwakilan yang hadir berjanji mengamplifikasi seluruh tuntutan masyarakat kepada penguasa. Upaya ini diharapkan dapat menekan pemerintah untuk segera mengambil tindakan nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum.
Pelaksanaan Acara Terbuka
Diskusi publik ini terbuka bagi partisipasi masyarakat umum serta wartawan yang ingin memantau perkembangan isu HAM dan korupsi. Penyelenggara menyediakan akses pendaftaran daring untuk memfasilitasi kehadiran para peserta secara tertib.
Masyarakat yang ingin mengikuti jalannya diskusi dapat mendatangi lokasi acara secara langsung di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Forum interaktif ini diharapkan mampu melahirkan gagasan segar untuk mendorong perbaikan sistem hukum nasional.
Melalui penyelenggaraan diskusi ini, masyarakat sipil berharap tercipta pengawasan publik yang lebih kuat terhadap kinerja pemerintah. Sinergi antara aktivis, keluarga korban, dan elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam merawat ingatan serta menuntut keadilan yang berkelanjutan.