Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) memasukkan PSMS Medan ke dalam daftar klub yang masih menunggak gaji pemain dari level Super League hingga Liga 4. Menanggapi rilis tersebut, Presiden PSMS Medan, Fendi Jonathan, langsung meminta penjelasan resmi terkait dasar tuduhan yang dialamatkan kepada klubnya.
Fendi mempertanyakan keabsahan rilis APPI karena PSMS Medan terbukti sudah berhasil mengantongi Lisensi Klub Profesional 2026 dari PSSI. Menurutnya, kondisi finansial dan pemenuhan kewajiban hak pemain menjadi syarat mutlak agar sebuah tim bisa lolos verifikasi standar AFC tersebut.
Isu sengketa finansial ini berpotensi merusak reputasi manajemen baru serta mengganggu fokus tim yang sedang berlaga di kompetisi resmi. Pembaca dan pendukung Ayam Kinantan perlu cermat menyikapi kabar ini agar tidak terjebak opini sepihak sebelum ada bukti tertulis.
Manajemen Minta Bukti Tertulis dari APPI
Fendi Jonathan mendesak APPI untuk mengirimkan surat resmi yang merinci nama pemain serta periode tunggakan yang dimaksudkan. Pihak manajemen mengaku bingung karena tidak pernah menerima laporan masalah pembayaran hak pemain pada musim ini.
Ia menegaskan bahwa regulasi sepak bola modern saat ini sudah memiiki mekanisme pengawasan yang sangat ketat. Jika klub memang terbukti abai membayar hak pemain, FIFA dipastikan bakal langsung menjatuhkan sanksi larangan transfer pemain.
Syarat Ketat Lisensi Klub Profesional 2026
Kelulusan PSMS Medan dalam mengantongi lisensi resmi PSSI menjadi bukti utama kelayakan finansial tim. Proses verifikasi tersebut melibatkan penilaian independen pada lima aspek utama mengacu standar regulasi AFC.
Aspek keuangan mewajibkan setiap klub menyajikan laporan keuangan sehat yang telah diaudit secara independen. Syarat ini memastikan tidak ada utang berjalan atau gaji tersendate kepada pemain maupun jajaran staf pelatih.
- Akademi: Memiliki program pembinaan pemain usia muda yang terstruktur.
- Infrastruktur: Memakai stadion yang lolos uji kelayakan dan standar keselamatan.
- Personel: Didukung pelatih berlisensi AFC, dokter, manajer keuangan, serta petugas media.
- Legalitas: Mengantongi kejelasan kepemilikan dan status hukum badan usaha.
- Finansial: Bebas dari tunggakan gaji dan memiliki laporan keuangan audit.
Catatan Sengketa Finansial di Masa Lalu
Masalah pembayaran gaji memang sempat menjadi cataan kelam dalam sejarah operasional tim berjuluk Ayam Kinantan ini. Kasus tunggakan tercatat sering terjadi saat tim dikelola oleh jajaran manajemen lama sejak era 2010 lalu.
Pada awal 2023, dua mantan pemain sempat melayangkan gugatan ke National Dispute Resolution Chamber (NDRC) terkait klaim pembayaran Rp127,5 juta. Kala itu, manajemen membantah tuduhan tersebut dan menyatakannya sebagai perselisihan masa berakhirnya kontrak kerja.
Kasus serupa juga pernah mengemuka pada 2019 saat NDRC memenangkan gugatan pemain asing Mohammadou Al-Hadji. Manajemen saat itu diwajibkan menyelesaikan kewajiban pembayaran senilai Rp150 juta kepada sang pemain.
Pergantian badan hukum dan jajaran manajemen dalam beberapa musim terakhir berhasil membersihkan citra klub dari isu finansial. Manajemen saat ini memastikan iklim kerja di internal tim tetap kondusif tanpa ada hak pemain yang terabaikan.