JAKARTA — Alokasi belanja perlindungan sosial dari pemerintah memberi jaminan pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga berpenghasilan rendah di berbagai daerah. Presiden Prabowo Subianto menyoroti langsung kehidupan pekerja sektor informal saat menyampaikan pidato kenegaraan menyusul ramainya perbincangan publik mengenai viral video kupas bawang 700 ribu per kilogram.
Pemberian subsidi tunai bersyarat terbukti menekan angka putus sekolah pada anak-anak dari keluarga pekerja harian lepas. Kehadiran program sembako rutin juga menjaga stabilitas daya beli rumah tangga rentan dari gejolak harga pasar.
Pemaparan Penerima Manfaat Bantuan Sosial
Kepala Negara mengenalkan Susanah, buruh harian asal Kabupaten Bogor, di hadapan ratusan anggota parlemen yang menghadiri rapat paripurna di Gedung Nusantara. Bantuan rutin dari kas negara menjadi instrumen penting guna memastikan keberlangsungan biaya pendidikan generasi penerus.
“Hari ini, hadir bersama kita Ibu Susanah dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya,” kata Prabowo.
Buruh harian kupas bawang upah Rp700.000 per kilogram
— jakartalk (@Jakartalk) August 14, 2026
Berarti kalo sehari kupas 10kg dapet 7 juta, perbulan 210 juta
P!! Info loker kupas bawang plis 🙏🏻 pic.twitter.com/DcvckxEBTl
Pemerintah turut menghadirkan perwakilan masyarakat dari Indonesia timur yang mengandalkan bantuan asistensi rehabilitasi sosial demi menjaga kelangsungan hidup keluarganya. Program perlindungan ini menyasar warga tanpa akses pendidikan formal yang harus menanggung beban ekonomi anggota keluarga lanjut usia.
“Hadir pula Ibu Margarelitha Rohi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil, ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial ATENSI menjadi penopang keluarganya,” tutur Prabowo.
Laporan Kinerja Lembaga dan Swasembada Pangan
Sidang bersama lembaga legislatif ini memuat penyampaian laporan kinerja aparatur negara menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Evaluasi menyeluruh mencakup jalannya 121 kebijakan pembaruan yang dieksekusi kabinet selama 663 hari masa kerja.
Sektor pertanian mencatatkan pemenuhan mandiri pada delapan komoditas pangan pokok untuk menekan ketergantungan pasokan luar negeri. Para petani di daerah sentra produksi memperoleh potongan harga pupuk sebesar 20 persen guna mendongkrak hasil panen tahunan.
Kemandirian pasokan energi nasional diperkuat melalui penghentian pembelian bahan bakar minyak jenis solar dari luar negeri lewat program mandatori B50. Pemerintah memperluas pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat serta penataan pemukiman Kampung Nelayan guna mengangkat kesejahteraan kelompok pesisir.
Penguatan Ekonomi Desa dan Pengelolaan Devisa
Penguatan roda ekonomi tingkat bawah diwujudkan lewat pembentukan unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai wilayah pemukiman. Skema ini memperluas akses permodalan usaha kecil sekaligus memotong rantai pasok distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat.
Pemerintah juga memusatkan pengelolaan devisa hasil ekspor komoditas melalui badan usaha PT Danantara Sumberdaya Indonesia demi memperkuat cadangan devisa nasional. Langkah hilirisasi sumber daya alam terus dipacu agar memberi nilai tambah optimal bagi pendapatan negara.
Pembenahan tata kelola korporasi pelat merah dan optimalisasi layanan kesehatan masyarakat terus berjalan hingga tingkat pedesaan terluar. Integrasi data tunggal penerima manfaat perlindungan sosial diperketat agar setiap rupiah anggaran negara tersalurkan tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan.