Kemandirian NU menjadi kunci utama agar organisasi masyarakat Islam terbesar ini mampu memberikan sumbangan pemikiran yang jauh lebih berdampak bagi Indonesia. Guru Besar Universitas Deakin Australia, Greg Barton, menegaskan bahwa posisi independen akan memperkuat peran kebangsaan Nahdlatul Ulama dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri Sidang Pleno III Muktamar Ke-35 NU yang berlangsung di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (29/8/2026). Pengamatan ini menjadi sorotan penting di tengah dinamika hubungan antara organisasi keagamaan dan lingkaran kekuasaan negara saat ini.
Kehadiran organisasi keagamaan yang mandiri sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan demokrasi di tanah air. Tanpa adanya jarak yang cukup dengan kekuasaan, fungsi kontrol sosial dari masyarakat sipil berisiko melemah.
“Saya kira justru kelebihan NU kalau mandiri dan sumbangannya lebih berarti dan bisa memberi bantuan pada negara kalau mandiri,” kata Greg Barton di arena Muktamar.
Peran Vital Ormas dalam Menjaga Eksistensi NKRI
Mengutip pandangan Presiden Prabowo Subianto, Greg menyebut posisi Nahdlatul Ulama setara dengan Muhammadiyah sebagai pilar utama bangsa. Kedua organisasi besar ini terbukti secara historis menjadi fondasi kokoh yang menopang keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Eksistensi organisasi masyarakat sipil yang berakar kuat pada tradisi keagamaan menjadi benteng pertahanan sosial nasional. Peran historis ini terus berlanjut hingga memasuki era modern yang penuh tantangan.
Dukungan moral dari kalangan ulama senantiasa menjadi kompas bagi arah pembangunan nasional. Oleh karena itu, integritas serta kebebasan berpendapat dari jajaran pengurus harus terus dijaga secara konsisten.
“NU itu merupakan salah satu ormas, ya, sama dengan Muhammadiyah, yang sangat esensial untuk Republik Indonesia ini,” ujar pengamat kawakan tersebut.
Risiko Kooptasi Kekuasaan Bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama
Kekuatan utama Nahdlatul Ulama terletak pada kebebasannya dalam menjalankan agenda sosial, pendidikan, dan dakwah kebangsaan. Sebaliknya, apabila jajaran kepengurusan terlalu melikat pada struktur kekuasaan, potensi kooptasi politik dapat merugikan kedua belah pihak.
Keterikatan yang terlalu erat dengan pemerintah berpotensi mengikis kepercayaan warga nahdliyin di tingkat akar rumput. Kemandirian NU harus dipelihara agar organisasi tetap tanggap terhadap aspirasi murni masyarakat bawah.
Ketika koridor independensi terjaga, kontrol sosial dapat berjalan secara objektif. Pemerintah justru diuntungkan karena mendapatkan masukan yang jujur serta bebas dari benturan kepentingan politik praktis.
“Dan kedua-duanya lebih bermanfaat kalau NU bisa lebih mandiri, bisa berfungsi sebagai check and balance, bisa memberi feedback terhadap presidensial,” tutur Greg.
Menjaga Posisi Tawasuth Tanpa Harus Konfrontatif
Prinsip Kemandirian NU bukan berarti menempatkan posisi organisasi berseberangan atau mengambil sikap konfrontatif terhadap kebijakan pemerintah. Sikap independen ini justru menjadi landasan utama untuk menyampaikan nasihat kebangsaan yang konstruktif dan berbobot.
Tradisi tawasuth atau mengambil jalan tengah telah melekat erat dalam perjalanan panjang perjuangan ulama pimpinan pesantren. Pendekatan ini memungkinkan dialog kritis tetap terjalin secara santun tanpa mengorbankan prinsip dasar keadilan.
Suara rakyat dapat tersampaikan secara efektif melalui saluran organisasi yang kredibel dan berwibawa. Pola komunikasi ini menjaga suasana kondusif di tengah dinamika politik nasional yang dinamis.
“Jadi, harapan saya makin lama makin mandiri NU, bukan karena mau bertentangan dengan pihak pemerintah. Kalau lebih mandiri, sumbangannya lebih berarti,” katanya.
Tradisi Kesantunan dalam Menyampaikan Nasihat Keagamaan
Rekam jejak Nahdlatul Ulama membuktikan bahwa koreksi terhadap kebijakan negara selalu disampaikan melalui tata cara yang bermartabat. Sikap santun dalam berpolitik menjadi ciri khas yang membedakan pendekatan dakwah NU dengan gerakan lainnya.
Melalui tradisi persaudaraan kebangsaan, nasihat ulama dapat diterima oleh pemangku kebijakan tanpa memicu kegaduhan publik. Hal ini memperkuat posisi bargaining organisasi di mata eksekutif maupun legislatif.
Fleksibilitas pendekatan kultural ini menjaga keutuhan bangsa di masa-masa sulit. Suara murni dari pesantren tetap terdengar nyaring di tengah riuk-pikuk pertarungan politik kekuasaan.
“Bagaimana bisa memberi nasihat sebagai ormas yang mandiri, tapi dengan cara yang sopan santun, berarti tidak bertentangan dengan pemerintahan, tapi juga mandiri, suara dari rakyat,” ucap Greg.
Rekam Jejak Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Bangsa
Dalam pidato pembukaan Muktamar pada Kamis (27/8/2026), Presiden Prabowo Subianto menegaskan besarnya jasa Nahdlatul Ulama dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para ulama dan santri berdiri di barisan terdepan saat mengusir penjajah dari bumi pertiwi.
Pengorbanan jiwa dan raga dari kalangan pesantren menjadi tinta emas dalam sejarah pergerakan nasional. Cita-cita luhur para pendiri organisasi terus diwariskan kepada generasi penerus hingga hari ini.
Penegasan dari kepala negara ini memperkuat posisi historis Nahdlatul Ulama sebagai pemilik saham utama republik. Nilai-nilai perjuangan tersebut menjadi modal dasar dalam mengisi pembangunan di segala bidang.
Cita-cita mulia para ulama adalah membawa bangsa ini berdiri sejajar dengan negara-negara maju di tingkat global. Kemerdekaan sejati baru tercapai ketika seluruh rakyat menikmati keadilan sosial dan kemakmuran yang merata.
“Agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini, agar bangsa Indonesia artinya kalau bangkit bangsa Indonesia yang terhormat, bangsa yang terhormat adalah bangsa yang adil dan makmur,” ujar Presiden Prabowo di Tambakberas.
Tantangan Menjaga Garis Khittah di Era Digital
Menjaga Kemandirian NU di tengah arus modernisasi dan dinamika politik era digital memerlukan komitmen teguh dari seluruh jajaran pengurus. Tantangan penataan organisasi ke depan semakin kompleks seiring meluasnya basis pendukung di dalam dan luar negeri.
Penataan tata kelola organisasi yang transparan dan profesional menjadi syarat mutlak untuk mempertahankan independensi finansial maupun kelembagaan. Penguatan sektor ekonomi umat di tingkat basis menjadi kunci utama agar jamaah tidak menggantungkan diri pada pihak luar.
Dukungan sumber daya manusia dari kalangan intelektual pesantren terus diperkuat untuk menjawab tantangan zaman. Tradisi keilmuan Islam klasik dipadukan dengan pemahaman sains modern guna melahirkan resolusi-resolusi kebangsaan yang solutif.
Eksistensi Nahdlatul Ulama sebagai simpul perekat kebangsaan diprediksi akan semakin kokoh apabila nilai-nilai khittah terus dipegang teguh. Konsistensi dalam menjaga jarak yang sama dengan seluruh kekuatan politik akan membuat pandangan ulama selalu dinantikan oleh seluruh elemen bangsa.
Menatap Masa Depan Kebangsaan Bersama Nahdlatul Ulama
Muktamar Ke-35 NU di Jombang ini menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali posisi organisasi dalam panggung kebangsaan. Penegasan mengenai pentingnya kemandirian memberikan arah yang jelas bagi kepengurusan mendatang dalam melangkah.
Dukungan penuh terhadap pemerintah yang sah tetap berjalan selaras dengan fungsi kontrol sosial yang kritis dan konstruktif. Keseimbangan sikap ini merupakan wujud nyata dari pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan secara utuh.
Melalui penjagaan integritas kelembagaan, Nahdlatul Ulama akan terus menjadi pilar penyangga utama keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemandirian yang dirawat dengan baik memastikan bahwa suara nurani rakyat akan selalu mendapatkan tempat terbaik dalam setiap pengambilan kebijakan nasional.