Terkini24.id – Pemerintah mengkaji skema penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite dibatasi untuk masyarakat kelompok mampu atau desil 9 dan 10. Wacana ini mencuat untuk memastikan anggaran subsidi energi bernilai ratusan triliun rupiah dinikmati kelompok yang berhak.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan perbaikan ketepatan sasaran penerima subsidi nasional. Pembahasan teknis penataan distribusi BBM bersubsidi ini intensif dilakukan lintas kementerian demi menjaga efisiensi anggaran negara.
Kebijakan ini menjadi sorotan publik karena menyasar masyarakat berekonomi menengah ke atas agar tidak lagi mengonsumsi BBM bersubsidi. Pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur dan keandalan data kependudukan menjadi pertimbangan utama sebelum aturan diberlakukan secara resmi.
Pemerintah Siapkan Skema Pembatasan Pertalite
Pemerintah terus mematangkan rencana kebijakan agar distribusi BBM bersubsidi hanya menyasar masyarakat berpendapatan rendah. Pembahasan tersebut mengemuka saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta pada Selasa, 11 Agustus 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pengkajian fokus pada penataan konsumen di tingkat ekonomi atas. Kebijakan ini menyasar kelompok masyarakat yang tergolong dalam kuartil atau desil teratas.
“Jadi tadi kita ngebahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartir 9-10,” ujar Purbaya.
Sistem Pertamina Siap Mendukung Kebijakan
Pemerintah tidak memburu-buru pemberlakuan aturan baru ini tanpa persiapan infrastruktur digital yang matang. Evaluasi terhadap keandalan sistem pencatatan transaksi di lapangan terus dilakukan secara berkala.
Purbaya menyampaikan bahwa penerapan pembatasan Pertalite untuk desil 9-10 membutuhkan jeda waktu persiapan teknis. Penyesuaian ini diproyeksikan baru dapat berjalan pada beberapa bulan mendatang.
“Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangin. Sedang kita pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilakukan,” kata Purbaya.
Subsidi Harus Menyasar Kelompok Berhak
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa penyaluran subsidi BBM selama ini masih mengalami kendala ketepatan sasaran. Banyak masyarakat kategori mampu yang masih menggunakan Pertalite di SPBU.
Bahlil menilai alokasi dana subsidi dari APBN seharusnya dialihkan penuh kepada masyarakat yang kurang mampu. Selisih anggaran subsidi energi yang sangat besar dapat dialokasikan untuk program kesejahteraan rakyat lainnya.
“Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi,” tegas Bahlil.
Pengawasan Kendaraan Mewah Jadi Perhatian
Bahlil menambahkan bahwa kriteria penerima BBM bersubsidi juga memperhitungkan jenis kendaraan yang dimiliki masyarakat. Kendaraan kelas atas dinilai tidak layak mengonsumsi BBM yang disubsidi negara.
“Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi,” ujar Bahlil.
Meski skema pembatasan Pertalite untuk desil 9-10 tengah dimatangkan, pemerintah memastikan tidak ada rencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Harga jual Pertalite dipastikan tetap stabil sesuai arahan Kepala Negara.
“Kami dua punya komitmen atas dasar perintah Pak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik,” jelas Bahlil.
Jadwal Kepastian Pelaksanaan Aturan Baru
Pemerintah belum menetapkan tanggal pasti mengenai pemberlakuan pembatasan Pertalite untuk desil 9-10 secara nasional. Purbaya menegaskan bahwa masyarakat golongan ekonomi atas saat ini masih bisa membeli BBM jenis Pertalite secara normal.
Pengawasan pembelian BBM di SPBU saat ini masih mengandalkan mekanisme verifikasi QR Code serta pembatasan volume harian. Sistem digital milik Pertamina ini nantinya diintegrasikan dengan basis data sosial ekonomi terbaru.
Transisi kebijakan akan dilakukan secara bertahap untuk mencegah gejolak di masyarakat. Pemerintah memastikan sosialisasi menyeluruh akan digelar sebelum regulasi resmi diterbitkan.
Alasan Golongan Ekonomi Atas Disasar
Desil merupakan sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang membagi masyarakat ke dalam sepuluh tingkatan. Desil 9 dan 10 mencakup masyarakat yang berada pada tingkat kesejahteraan ekonomi relatif paling tinggi.
Penerapan data terpadu dalam skema ini bertujuan agar penataan subsidi berjalan berbasis data faktual yang akurat. Mekanisme verifikasi identitas menjadi syarat penting untuk melindungi masyarakat kelas bawah dari dampak pembatasan.
Skema baru ini diharapkan mampu menekan angka penyaluran BBM bersubsidi yang salah sasaran secara signifikan. Ketegasan pemerintah dalam membatasi akses masyarakat mampu diharapkan memperkuat ruang fiskal negara.
Cara Cek Desil di dtsen-form.bps.go.id
Masyarakat dapat memeriksa posisi desil kependudukan masing-masing secara mandiri melalui platform digital BPS. Pengecekan data dilakukan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar.
Langkah pengecekan desil kependudukan secara daring meliputi:
- Akses laman resmi dtsen-form.bps.go.id melalui peramban ponsel atau komputer.
- Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kolom yang tersedia.
- Tuliskan kode captcha yang muncul di layar untuk verifikasi keamanan.
- Klik tombol pemeriksaan data untuk memulai pencocokan NIK dengan basis data.
- Pilih kategori pemeriksaan sesuai kebutuhan informasi yang ingin diakses.
- Lengkapi konfirmasi data tambahan jika diminta oleh sistem.
- Lihat hasil tingkatan desil sosial ekonomi yang ditampilkan pada layar.
Rencana pembatasan Pertalite untuk desil 9-10 menjadi langkah konkret pemerintah dalam mereformasi tata kelola subsidi energi nasional agar lebih berkeadilan. Keberhasilan skema ini sangat bergantung pada integrasi data kependudukan yang presisi serta kesiapan sistem pengawasan digital di seluruh SPBU Indonesia.