Buku berjudul Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam memicu perdebatan panas publik setelah beredar luas per September 2026. Karya yang digagas Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua MUI K.H. Anwar Iskandar ini menuai sorotan tajam terkait etika penerbitan hingga dugaan pencatutan nama sejumlah tokoh kondang.
Peluncuran karya cetak tersebut memantik tanda tanya besar karena dilakukan di tengah agenda Rapat Koordinasi Nasional Baznas di Jakarta. Penggunaan panggung lembaga pengelola zakat resmi negara ini dinilai melanggar batas independensi demi kepentingan legitimasi politik penguasa.
Gelombang penolakan berlanjut setelah beberapa kontributor utama angkat suara ke publik. Masalah nama yang dicantumkan tanpa izin hingga permintaan perubahan judul yang diabaikan menjadi pemicu utama kontroversi ini makin membesar.
Pengakuan Kontributor Soal Judul Sensitif
K.H. Asep Saifuddin Chalim mengungkapkan fakta mengejutkan terkait proses awal penyusunan naskah. Kiai Asep mengaku sudah meminta pihak penyusun mengganti judul tersebut sejak awal karena dinilai terlalu sensitif bagi masyarakat.
Penulis menegaskan bahwa ulasan mengenai Khalifah Umar bin Abdul Aziz di dalam buku murni bertujuan memberikan sudut pandang pembelajaran kepemimpinan. Tulisan tersebut sama sekali tidak bermaksud menyamakan sosok Presiden Prabowo dengan sang khalifah.
Isu Pencatutan Nama Tokoh Agama
Persoalan serius berlanjut saat TGB Muhammad Zainul Majdi membantah pernah menyerahkan karya tulis untuk buku tersebut. Nama TGB padahal tercantum secara resmi pada bab yang mengulas tentang moderasi dan visi keagamaan.
Kondisi serupa dialami oleh K.H. Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar atau Gus Kautsar. Pihak keluarga menegaskan Gus Kautsar tidak pernah menulis artikel terkait dukungan pesantren yang dipajang atas namanya.
Pertanyakan Netralitas Lembaga Baznas
Peluncuran naskah yang terintegrasi dengan agenda resmi Rakornas Baznas mengundang kritik tajam dari berbagai pihak. Lembaga negara penanggung jawab dana zakat publik ini dinilai perlu menjaga jarak aman dari aktivitas personalisasi kekuasaan.
Masyarakat menuntut penjelasan transparan terkait keterlibatan Baznas dan status Ketua MUI Anwar Iskandar. Publik ingin memastikan apakah aksi tersebut merupakan bentuk keputusan resmi lembaga atau murni tindakan pribadi.
Ukuran Nyata Nilai Kepemimpinan
Penilaian atas napas keislaman dalam suatu pemerintahan seharusnya diukur lewat dampak kebijakan nyata di lapangan. Bukti kesalehan politik seorang pemimpin dapat dilihat langsung dari poin-poin penegakan hukum berikut:
- Keberanian menindak kasus korupsi di lingkaran kekuasaan.
- Kebijakan nyata dalam mengentaskan kemiskinan rakyat kecil.
- Perlindungan penuh terhadap hak warga untuk menyampaikan kritik.
- Jaminan keadilan dan kesetaraan hukum bagi kelompok minoritas.
Ujian nilai religius seorang kepala negara terletak pada keadilan sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Stempel keagamaan lewat media buku maupun pujian para tokoh tidak bisa dijadikan tolok ukur utama keberhasilan suatu pemerintahan.