Terkini24.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperluas jangkauan kesempatan kerja bagi kelompok penyandang disabilitas melalui peningkatan keahlian dan penguatan program pelatihan vokasi. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan komitmen tersebut saat meninjau kegiatan pembekalan tenaga kerja di Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (5/8/2026). Langkah ini menjadi bagian penting dari penyiapan tenaga kerja inklusif di wilayah Indonesia timur.
Dalam peninjauan tersebut, Menaker melihat langsung proses pengenalan dunia kerja yang diikuti oleh 40 peserta disabilitas. Para peserta menjalani rangkaian pelatihan khusus sebelum ditempatkan secara profesional pada sektor industri ringan. Pembekalan kompetensi dinilai menjadi kunci utama agar para tenaga kerja ini mampu bersaing secara mandiri.
Menaker Yassierli menyampaikan bahwa penyiapan keterampilan berbasis kebutuhan industri menjadi fokus utama pemerintah saat ini. “Isu paling penting yang sedang diperjuangkan saat ini adalah pelatihan dan pembekalan terkait penyandang disabilitas agar mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” ujar Yassierli.
Guna memperluas daya serap tenaga kerja, BPKK Kendari menjadwalkan agenda pertemuan bisnis di Makassar, Sulawesi Selatan. Pertemuan tersebut akan menghimpun sekitar 50 perusahaan swasta yang memiliki komitmen terbuka untuk mempekerjakan tenaga kerja disabilitas. Agenda ini dirancang untuk mempererat kemitraan antara pemerintah dan sektor usaha swasta.
BPKK Kendari memegang peran penting dalam menggerakkan potensi ketenagakerjaan karena menaungi cakupan wilayah kerja yang luas. Lembaga ini berfungsi sebagai pusat pelatihan vokasi sekaligus penggerak kolaborasi antar pemangku kepentingan. Penguatan fungsi balai diharapkan mampu membuka peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat luas.
Pemerintah juga meminta seluruh balai pelatihan di bawah naungan kementerian agar bergerak lebih aktif menjangkau masyarakat lokal. Seluruh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) serta BPKK diminta menghadirkan program yang memberikan dampak riil bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan fasilitasi kerja.
“Kami terus mendorong balai-balai, baik BPVP maupun BPKK di seluruh Indonesia agar lebih proaktif dalam memberikan kontribusi nyata, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dalam dunia kerja,” tutupnya.
