Kasus dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Berastagi terus menyita perhatian publik lokal. Tokoh wali murid Febiola Br Purba bersama rombongan orangtua siswa mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Karo pada Senin (7/9/2026) pagi untuk mendesak penuntasan kasus ini secara transparan.
Kedatangan rombongan keluarga korban ke gedung wakil rakyat bertujuan menuntut kepastian hukum serta jaminan kesehatan menyeluruh bagi anak-anak mereka. Ketidakpastian mengenai penyebab medis membuat para wali murid merasa cemas saat membiarkan anak-anak kembali beraktivitas di sekolah.
Isu keamanan pangan ini berdampak langsung pada rasa aman keluarga dan kondisi finansial orangtua. Banyak wali murid terpaksa menyisihkan waktu serta biaya operasional ekstra guna mendampingi anak-anak yang menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Ratusan Orangtua Sampaikan Delapan Tuntutan
Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPRD Karo berlangsung cukup hangat sejak pagi hari. Pertemuan ini digelar setelah DPRD menerima surat resmi dari Elemen Masyarakat Karo Peduli.
Para wali murid membawa delapan poin desakan utama kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Tuntutan paling mendasar berfokus pada jaminan biaya pengobatan medis serta biaya operasional pendampingan pasien.
Masyarakat menuntut Badan Gizi Nasional beserta Pemerintah Kabupaten Karo menanggung seluruh pengeluaran rumah sakit. Poin lain yang disuarakan mencakup kejelasan legalitas Yayasan Manunggal Kartika Jaya sebagai pihak penyedia makanan.
Masyarakat juga meminta evaluasi total terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Karo Berastagi Sempajaya. Seluruh jajaran pengelola dapur, ahli gizi, hingga staf akuntansi diminta ikut bertanggung jawab.
Isu penegakan hukum menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. Orangtua siswa mendesak polisi segera membuka hasil uji laboratorium forensik atas sampel makanan.
Tuntutan paling tajam muncul saat warga meminta program makanan gratis ini dihentikan total di Tanah Karo. Trauma psikologis anak-anak menjadi alasan utama di balik penolakan tersebut.
“Tutup saja MBG di Tanah Karo ini. Anak kami trauma. Kami mampu memberi makan anak kami sendiri,” ujar salah seorang orangtua dalam forum.
Kepolisian Janji Usut Kasus Transparan
Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho menegaskan jajarannya menangani kasus ini secara penuh dan profesional. Langkah-langkah pengumpulan alat bukti terus dipercepat guna menetapkan fakta hukum.
Pihak kepolisian berkomitmen menjaga transparansi selama proses pemeriksaan berlangsung. Pengawasan terbuka dari masyarakat sangat diharapkan agar penyelidikan berjalan bersih.
“Kami akan berbuat seobjektif mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Kami sudah melakukan langkah-langkah untuk melakukan percepatan,” ujar Pebriandi.
Pertanyaan kritis muncul terkait keberadaan dapur penyedia makanan yang berlokasi di area instansi militer. Pengacara keluarga korban mempertanyakan alasan area dapur belum dipasangi garis polisi.
Masyarakat juga mempertanyakan pemeriksaan jajaran pengurus yayasan yang dinilai lambat. Kepolisian menegaskan seluruh tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai pembuktian fakta di lapangan.
“Terima kasih atas dukungan. Yang pasti, tolong bantu kami, awasi kami dalam proses penyelidikannya. Saya juga alumni SMA Berastagi,” kata Pebriandi.
Kejelasan Uji Laboratorium Masih Dinanti
Penyebab pasti gangguan kesehatan massal ini belum bisa dipastikan hingga forum berakhir. Semua pihak masih menunggu hasil resmi dari Laboratorium Forensik Medan.
Anggota DPRD Karo Raja Urung Mahesa Tarigan menyoroti lambatnya penyampaian hasil laboratorium tersebut. Lambatnya kepastian medis dinilai memperpanjang rasa cemas keluarga korban.
“Jenis virus apa? Apa penyebab keracunan ini? Orangtua harus tahu obat apa yang diberikan. Penentuan kesalahan juga penting agar kejadian ini tidak berulang,” kata Mahesa.
Mahesa menilai ada indikasi persoalan dalam pengelolaan penyediaan makanan gratis. Aspek pertanggungjawaban hukum pidana maupun perdata harus ditegakkan jika terbukti ada kelalaian.
Pemerintah daerah diminta tidak menunda pengumuman hasil uji sampel makanan. Penundaan laporan laboratorium dinilai merugikan hak konsumen dan keselamatan anak-anak.
“Dari tanggal 13 Agustus sampai hari ini, kita belum mendapatkan laporan. Jangan berlama-lama menyampaikan hasil Labfor,” tegas Mahesa.
Pemerintah Daerah Tanggung Biaya Perawatan
Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Gelora Putra Ginting memastikan seluruh biaya medis ditanggung pemerintah. Badan Gizi Nasional disiapkan untuk menutup semua tagihan pengobatan para siswa.
Penanganan medis korban disebar ke empat rumah sakit daerah guna mempercepat penanganan. Langkah ini diambil agar fasilitas kesehatan tidak mengalami lonjakan kapasitas pasien.
Fasilitas kesehatan yang ditunjuk meliputi RSU Kabanjahe, RS Efarina, RS Amanda, dan RS Mina. Pemerintah daerah memastikan layanan medis diberikan secara maksimal tanpa pungutan biaya.
Pemerintah daerah juga menginstruksikan sekolah-sekolah untuk mendata ulang seluruh siswa terdampak. Pemantauan berkala wajib dilakukan meski sebagian siswa sudah diperbolehkan pulang.
Langkah pendataan ini bertujuan memastikan tidak ada gejala susulan pada siswa yang sembuh. Sekolah diminta langsung berkoordinasi dengan dinas kesehatan jika muncul keluhan baru.
Pertemuan di DPRD Karo belum memberikan keputusan final hingga Senin sore. Para wali murid masih menunggu kepastian hukum serta hasil laboratorium yang sah.