Menteri Keuangan Brasil, Fernando Haddad, melontarkan kritik keras terhadap pemerintah Amerika Serikat yang dinilai telah menggunakan dolar AS sebagai senjata tekanan politik. Dalam sebuah wawancara dengan UOL, Haddad menegaskan bahwa aliansi BRICS memiliki hak penuh untuk melakukan transaksi perdagangan internasional dengan mata uang lokal mereka, sebuah langkah yang dianggap lebih efisien dan terlepas dari hegemoni dolar.
Menurut Haddad, Amerika Serikat tidak memiliki wewenang untuk mendikte negara lain terkait pilihan mata uang dalam perdagangan.
“Amerika Serikat tidak berhak melarang negara lain menggunakan mata uang yang mereka anggap sesuai. Itu tidak masuk akal. Jika kita bisa membuat transaksi lebih murah, mengapa harus memilih cara yang lebih mahal?” ujar Haddad.
Dilansir dari Watcher.guru, kebijakan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral antar negara anggota BRICS dipandang sangat strategis.
Langkah ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada nilai tukar dolar yang seringkali tinggi, tetapi juga secara signifikan memperkuat posisi mata uang domestik di pasar global dan menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri, terutama di sektor impor dan ekspor.
Haddad menambahkan bahwa dominasi dolar dapat terus terguncang jika AS terus menggunakannya sebagai alat politik, mencontohkan sanksi terhadap Rusia sebagai pemicu pelemahan posisi mata uang tersebut.
“Hal lain yang melemahkan dolar adalah penggunaannya sebagai senjata politik, seperti yang dilakukan terhadap Rusia. Itulah yang membuat posisinya terguncang,” tegasnya.
Pernyataan ini muncul di tengah upaya BRICS yang tengah mengkaji berbagai opsi untuk mendorong sistem keuangan multipolar. Koalisi ini berambisi menciptakan sebuah tatanan di mana kumpulan mata uang lokal memegang peran sentral dalam penyelesaian pembayaran dan perdagangan lintas batas, sehingga dominasi tunggal dolar AS di pasar global dapat dikurangi.
Baca juga: Anutin Charnvirakul Resmi Jabat Perdana Menteri Baru Thailand
