Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi ancaman kekeringan luas seiring datangnya puncak musim kemarau 2026 yang berlangsung pada rentang Juli hingga September. Fenomena iklim ini berpotensi menekan pasokan air bersih, ketahanan pangan, serta stabilitas pasokan energi nasional jika tidak diantisipasi sejak dini.
Konsentrasi kekeringan terluas diproyeksikan terjadi pada bulan Agustus dengan cakupan hampir separuh daratan Nusantara. Pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat dituntut menyiapkan langkah konkret guna menekan risiko kerugian ekonomi dan gangguan kesehatan. Kondisi cuaca kian kering.
BMKG Petakan Luas Sebaran Kekeringan
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani memaparkan rincian sebaran wilayah terdampak saat mengumumkan prediksi iklim di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta. Pemetaan menunjukkan bahwa luas wilayah kering bergerak bertahap mulai pertengahan tahun ini.
Pada Juli, kekeringan melanda 83 Zona Musim (ZOM) atau mencakup 12,26 persen luas daratan Indonesia. Wilayah yang terdampak meliputi sebagian Sumatra, Jawa, hingga bagian timur kepulauan Nusantara.
Puncak Kemarau Terjadi Pada Agustus
Cakupan area kering mengalami lonjakan drastis pada bulan Agustus dengan menyentuh 369 ZOM atau 48,84 persen luas daratan. Sebanyak 169 ZOM atau 25,41 persen sisanya menyusul memasuki masa puncak pada September.
Teuku Faisal Fathani merinci sebaran awal periode kering tersebut: “Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian Tengah, dan Papua bagian timur,”
Sebaran Wilayah Memasuki Fase Puncak
Memasuki bulan Agustus, puncak musim kemarau 2026 meluas ke Sumatra bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan sebagian Nusa Tenggara Timur. Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, serta Pulau Papua juga mengalami penurunan drastis cadangan air tanah.
Selanjutnya pada September 2026, giliran Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Lampung, serta sebagian kecil Jawa yang merasakan masa terkering. Sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Pegunungan turut berada dalam fase penurunan curah hujan tersebut. Pasokan air perlu dijaga.
Pemantauan Awal Menunjukkan Tren Kering
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menyampaikan bahwa pemantauan hingga akhir Mei 2026 telah mendeteksi 200 ZOM memasuki musim kemarau. Angka tersebut setara dengan 11,83 persen total luas daratan Indonesia.
Wilayah yang lebih awal mengalami kemarau mencakup sebagian Sumatra, sebagian Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah bagian timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan sebagian Papua. BMKG mencatat pergeseran pola hujan berlangsung lebih cepat di sejumlah titik.
Lonjakan Zona Kering Periode Pertengahan
BMKG memprediksi sebanyak 198 ZOM atau 31,60 persen luas daratan mengalami peralihan kemarau pada Juni. Kawasan ini meliputi Banten, DKI Jakarta bagian selatan, Jawa Tengah, sebagian kecil Jawa Timur, hingga sebagian besar Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
Sebanyak 66 ZOM lainnya atau sekitar 7,28 persen wilayah mulai menyusul memasuki kemarau pada Juli. Cakupan wilayah tersebut meliputi Jambi bagian barat, Kalimantan Selatan bagian timur, serta sebagian besar Sulawesi dan Maluku.
Ancaman El Nino Perpanjang Kekeringan
Musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibanding rata-rata normalnya. Keberadaan anomali iklim global berpeluang menghadirkan fenomena El Nino yang memperparah defisit curah hujan di berbagai daerah.
Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan dinamika iklim global tersebut: “BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen, namun demikian dampaknya untuk wilayah Indonesia ketika bertemu periode Musim Kemarau hingga pertengahan bulan Oktober,”
Dampak pertemuan fenomena El Nino ini memperpanjang periode minim hujan hingga melewati bulan Agustus. Kekeringan mengancam sektor pertanian.
Sektor Pangan Wajib Lakukan Penyesuaian
Menghadapi puncak musim kemarau 2026, BMKG mengeluarkan serangkaian rekomendasi teknis bagi pengelola sektor pangan dan sumber daya air. Langkah penyesuaian pola tanam dinilai sangat mendesak demi mengamankan produksi pangan nasional.
Berikut anjuran BMKG bagi pengelola sektor pangan dan sumber daya air:
- Pelaku sektor pangan perlu menyesuaikan jadwal tanam dengan ketersediaan air.
- Petani disarankan memilih varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air dan tahan kekeringan.
- Pembudidaya tanaman pangan dapat beralih ke varietas yang memiliki siklus tanam lebih pendek.
- Pengelola sumber daya air perlu melakukan revitalisasi waduk dan embung penampungan.
- Pengelola jaringan irigasi wajib memperbaiki saluran distribusi air guna mencegah kebocoran.
- Petugas tata kelola air harus memastikan ketersediaan pasokan air untuk kebutuhan konsumsi masyarakat.
Sektor Energi dan Kesehatan Waspada
BMKG mengimbau pelaku sektor energi untuk memastikan kapasitas tampung air bendungan tetap mencukupi operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Kontinuitas pasokan energi listrik bergantung penuh pada ketersediaan debit air waduk selama musim kemarau panjang.
Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan mekanisme tanggap cepat guna mengantisipasi penurunan kualitas udara perkotaan. Polusi udara yang memburuk pada musim kering berpotensi memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Masyarakat wajib tetap waspada.
Pencegahan Kebakaran Hutan Mulai Ditingkatkan
Kondisi vegetasi yang mengering drastis meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah rawan. BMKG berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat deteksi dini karhutla. Bahaya kebakaran hutan meningkat.
Plt. Deputi Bidang Meteorologi Andri Ramdhani menegaskan kesiapan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai langkah mitigasi lapangan. Pelaksanaan OMC dilakukan secara situasional dengan menyesuaikan dinamika atmosfer yang sedang aktif dalam rentang skala jam hingga 10 hari.
Sinergi Antarlembaga Perkuat Mitigasi Lapangan
Teuku Faisal Fathani mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar memanfaatkan data pemutakhiran iklim ini sebagai rujukan utama aksi mitigasi. Kolaborasi lintas sektor mutlak dijalankan untuk meminimalkan dampak kerugian ekonomi dan sosial.
Faisal menegaskan komitmen pendampingan BMKG kepada aparatur di daerah: “BMKG secara aktif berkomunikasi, berkoordinasi, serta melakukan pendampingan kepada pemangku kepentingan di tingkat daerah, seperti pemerintah daerah (pemda), Forkopimda, BPBD, dan semua pihak yang membutuhkan informasi yang lebih detail dan bagaimana cara memitigasi serta beradaptasi terkait dengan kondisi iklim yang terjadi saat ini,”
Langkah mitigasi harus berjalan.
Masyarakat Gunakan Saluran Informasi Resmi
Masyarakat yang membutuhkan rencana aksi dini secara terperinci dapat langsung berkonsultasi dengan Kantor BMKG terdekat. Pendampingan informasi cuaca skala lokal disiapkan agar respons kekeringan di tingkat tapak dapat berlangsung tepat sasaran.
BMKG turut mengimbau publik untuk selalu menyaring kabar dan hanya merujuk kanal resmi pemerintah. Langkah ini penting agar masyarakat terhindar dari kabar burung yang tidak terverifikasi serta mampu bersiap menghadapi puncak musim kering secara bijak.
Kesiapan bersama dalam merespons ancaman puncak musim kemarau 2026 menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan pangan, ketersediaan air, dan stabilitas lingkungan nasional hingga melintasi fase terik pada bulan Agustus mendatang.