Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama secara resmi mengubah total mekanisme pemilihan pimpinan tertinggi organisasi untuk masa khidmat 2026-2031. Forum musyawarah tertinggi ini menyepakati penggunaan sistem perwakilan guna memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Perubahan peta politik internal ini memutus tradisi pemungutan suara langsung yang selama ini diwarnai kompetisi ketat antar kandidat. Peralihan menuju musyawarah mufakat dinilai menjadi momentum pembenahan etika berorganisasi di tubuh jam’iyah.
Masyarakat serta warga nahdliyin kini mulai mencari tahu tentang apa itu AHWA beserta tata cara kerjanya. Penggunaan sistem perwakilan ulama ini diharapkan mampu menghadirkan suasana muktamar yang lebih teduh, sejuk, dan terhindar dari intervensi luar.
Keputusan krusial ini ketuk palu dalam Sidang Pleno III di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Minggu (30/8/2026). Perubahan tersebut menandai babak baru kepemimpinan Nahdlatul Ulama di era modern.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim seraya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, pemilihan opsi telah kita tetapkan yaitu opsi perubahan (dipilih AHWA),” kata Presidium Sidang Muktamar ke-35 NU, Muhammad Nuh, saat menetapkan hasil keputusan.
Pengertian Lengkap dan Asal-usul Kata AHWA
Secara etimologi, istilah Ahlul Halli wal Aqdi berasal dari bahasa Arab yang bermakna kelompok pemilik kewenangan untuk mengikat dan melepaskan. Lembaga perwakilan khusus ini terdiri dari sembilan kiai sepuh yang memiliki kedalaman ilmu agama serta integritas moral tinggi.
Dalam sejarah pemikiran Islam, forum ini diisi oleh para ulama dan tokoh terkemuka yang menjadi rujukan utama penentuan kebijakan publik. Keberadaan mereka menjadi penyaring utama dalam menentukan figur pemimpin yang adil dan bijaksana.
Konsep keorganisasian ini menolak model persaingan bebas yang berpotensi memecah belah persatuan umat. Kehadiran perwakilan ulama menjamin bahwa proses pergantian pucuk pimpinan tetap berada di bawah pengawasan para sesepuh pesantren.
Penerapan sistem ini sejatinya bukan hal asing di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama. Mekanisme perwakilan ulama sebelumnya sudah rutin dipakai untuk menetapkan posisi Rais Aam dalam beberapa gelombang muktamar terdahulu.
Perbedaan besar pada Muktamar ke-35 NU terletak pada perluasan mandat lembaga tersebut. Selain memilih posisi Rais Aam, majelis kiai sepuh kini memegang kewenangan penuh untuk menetapkan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.
Tata Cara Penjaringan Anggota Majelis Kiai Sepuh
- Pengurus Cabang (PCNU) dan Pengurus Wilayah (PWNU) mengusulkan deretan nama kiai sepuh dari daerah masing-masing.
- Panitia muktamar mengumpulkan serta menabulasi seluruh berkas usulan guna menghitung jumlah dukungan riil dari bawah.
- Sembilan kiai dengan raihan dukungan suara terbanyak secara otomatis ditetapkan sebagai anggota resmi lembaga perwakilan.
- Kesembilan kiai sepuh menggelar rapat tertutup untuk memusyawarahkan sosok Rais Aam Syuriyah PBNU.
- Majelis kiai sepuh menyeleksi serta menetapkan figur Ketua Umum Tanfidziyah PBNU berdasarkan masukan dari bawah.
Tugas Utama Majelis Ulama dalam Penetapan Pimpinan
Tugas pokok lembaga perwakilan ulama adalah menggodok dan menentukan figur terbaik yang akan menduduki jabatan Rais Aam. Posisi ini merupakan puncak kepemimpinan tertinggi dalam struktur Syuriyah PBNU.
Sembilan ulama pilihan akan duduk bersama dalam satu ruangan tertutup untuk bermusyawarah secara mendalam. Mereka mempertimbangkan aspek keilmuan, rekam jejak pengabdian, hingga kematangan jiwa para calon.
Pendekatan kultural ini sangat berbeda dengan sistem voting konvensional yang mengandalkan angka-angka dukungan elektoral. Musyawarah kiai sepuh menekankan prinsip keterwakilan moral, kapasitas diri, serta legitimasi keagamaan.
Pada ketetapan Muktamar ke-35 NU, kewenangan majelis ini bertambah signifikan. Sembilan kiai sepuh memegang hak penuh untuk memilih serta menetapkan Ketua Umum Tanfidziyah yang baru.
Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada keretakan kepemimpinan di tingkat atas. Ketua Umum yang terpilih dipastikan memiliki kesamaan pandangan dengan jajaran pengurus Syuriyah.
Alasan Utama PBNU Menerapkan Sistem Perwakilan Ulama
Perubahan mekanisme pemilihan ini dirancang untuk mengukuhkan kembali supremasi Syuriyah dalam struktur keorganisasian. Posisi Tanfidziyah sebagai pelaksana harian idealnya berjalan seirama dengan garis kebijakan para ulama.
Bakal calon Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa menegaskan bahwa kepemimpinan organisasi membutuhkan kombinasi antara usulan dari bawah dan seleksi dari atas. Penggabungan dua metode ini dinilai melahirkan struktur kepemimpinan yang jauh lebih kokoh.
Penataan sistem perwakilan ulama membuat struktur pelaksana harian berada di bawah bimbingan langsung para kiai. Apabila terjadi pelanggaran etika, jajaran Syuriyah memiliki wewenang penuh untuk melakukan koreksi organisasi.
“Tidak election murni, tidak sistem pemilihan murni, tapi tidak ada seleksi,” ujar Zulfa.
“Nah, dengan sistem penunjukan AHWA, maka supremasi Syuriyah akan sangat kuat,” katanya.
Menutup Celah Politik Transaksional di Muktamar
Penerapan sistem musyawarah ulama bertujuan menciptakan suasana muktamar yang lebih bermartabat. Pengalaman pada forum-forum sebelumnya menunjukkan bahwa kompetisi terbuka berpotensi memicu persaingan tidak sehat antar pendukung.
Pemilihan langsung kerap dibayang-bayangi isu pengondisian pemilih hingga praktik politik uang dari pihak luar. Sistem perwakilan ulama memangkas seluruh potensi penyimpangan tersebut secara signifikan.
Kandidat ketua umum tidak perlu lagi melakukan mobilisasi suara secara masif di tingkat bawah. Fokus forum kembali pada pembahasan agenda kebangsaan serta program kerja keumatan.
Zulfa menyoroti pentingnya menjaga kesucian muktamar dari campur tangan kepentingan pragmatis. Mekanisme perwakilan ulama menjadi benteng pertahanan moral bagi independensi Nahdlatul Ulama.
“Kami berharap ke depan muktamar tidak perlu lagi ada yang disebut karantina atau penculikan sana-sini,” ujar Zulfa.
“Jangan sampai ada seorang Ketua Umum Tanfidziyah jika pemilihannya langsung, boleh jadi dia memiliki basis kuat karena ini dan itu,” katanya.
Nasib Hak Suara Muktamirin di Formula Baru
Penerapan sistem perwakilan ulama sempat memicu kekhawatiran terkait potensi pengikisan hak suara para muktamirin dari daerah. Banyak pengurus cabang mempertanyakan peran mereka dalam penentuan pimpinan baru.
Ketua Organizing Committee Muktamar ke-35 NU Saifullah Yusuf menegaskan bahwa hak politik muktamirin tidak dihilangkan. Bentuk partisipasi utusan daerah bertransformasi menjadi proses pengusulan awal yang sangat menentukan.
Struktur cabang dan wilayah tetap memegang peranan kunci dalam menentukan sembilan nama kiai sepuh yang duduk di majelis. Usulan dari bawah menjadi bahan baku utama penjaringan nama pimpinan.
Sistem baru ini juga berhasil menghilangkan potensi kepemimpinan kembar di tubuh PBNU. Kedudukan Rais Aam kini menjadi satu-satunya muara komando tertinggi organisasi.
“Saya kira enggak juga ya, ini bagian dari tradisi para ulama, para kiai,” ujar Gus Ipul.
“Nah, ke depan kalau ini disepakati, maka nanti kepemimpinan tertinggi benar-benar berada di Rais Aam,” kata Gus Ipul.
Mekanisme Pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah
Sebelum keputusan ini diambil, terdapat dua opsi skema penetapan Ketua Umum Tanfidziyah yang mengemuka di arena persidangan. Opsi pertama memilih mempertahankan pola lama melalui pemungutan suara langsung oleh seluruh muktamirin.
Opsi kedua menawarkan skema penyaringan nama oleh struktur cabang dan wilayah yang kemudian diperingkat berdasarkan jumlah dukungan. Nama-nama kandidat teratas selanjutnya diserahkan kepada Rais Aam untuk mendapatkan restu.
Hasil kesepakatan akhir Muktamar ke-35 NU menetapkan bahwa sembilan kiai sepuh memegang wewenang penuh dalam menentukan figur Ketua Umum. Majelis ulama akan memilih sosok yang dianggap paling mampu mengeksekusi program organisasi.
Proses penetapan ini mengakhiri era persaingan terbuka di panggung Muktamar Nahdlatul Ulama. Kepemimpinan Tanfidziyah mendatang murni lahir dari hasil perenungan dan kesepakatan para sesepuh pesantren.
Sistem baru ini menuntut calon Ketua Umum memiliki kapasitas manajerial yang mumpuni serta loyalitas tinggi pada garis perjuangan ulama. Akuntabilitas kepemimpinan harian kini bertanggung jawab langsung kepada majelis kiai.
Masa Depan Kepemimpinan NU Pasca-Muktamar Jombang
Perubahan aturan main pemilihan pimpinan menjadi tonggak sejarah penting dalam penataan organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia ini. Nahdlatul Ulama membuktikan kemampuannya untuk terus melakukan pembenahan internal secara dewasa.
Penerapan sistem perwakilan ulama diharapkan mampu membawa stabilitas politik organisasi dalam jangka panjang. Pengurus PBNU terpilih dapat mengalihkan fokus energi untuk menjawab tantangan zaman di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.
Dukungan penuh dari seluruh pengurus cabang dan wilayah menjadi kunci sukses pelaksanaan aturan baru ini. Konsistensi dalam mengawal hasil kesepakatan Muktamar ke-35 NU akan menjaga marwah jam’iyah di mata dunia internasional.
Warga nahdliyin menyambut positif lahirnya tata cara pemilihan pimpinan yang lebih sejuk dan mengedepankan nilai-nilai keislaman. Pemahaman publik mengenai apa itu AHWA semakin jelas seiring suksesnya pengesahan aturan baru di arena Muktamar Jombang.
Keputusan Muktamar ke-35 NU mengubah mekanisme pemilihan pimpinan melalui AHWA mempertegas pentingnya pemahaman publik mengenai apa itu AHWA dalam penataan organisasi modern. Dengan mengembalikan wewenang penetapan Rais Aam dan Ketua Umum Tanfidziyah kepada sembilan kiai sepuh, Nahdlatul Ulama berhasil memperkuat supremasi Syuriyah, menjaga independensi lembaga dari politik transaksional, serta merawat tradisi musyawarah mufakat demi kemaslahatan umat dan bangsa.