TERKINI24.ID – Aliansi Perempuan Indonesia (API) mendesak Presiden Prabowo untuk memberhentikan Kapolri dan menghentikan segala bentuk kekerasan oleh aparat negara. Dalam pernyataan sikap yang disampaikan di LBH Jakarta, Senin (1/9/2025), aliansi yang terdiri dari 94 organisasi ini menilai instruksi Presiden yang melabeli massa aksi sebagai “anarkis” telah menjadi pembenaran bagi eskalasi tindakan represif aparat di lapangan.
Aktivis API, Mutiara Ika Pratiwi, menyatakan bahwa label “anarkis” dari Presiden menjadi “cek kosong” yang bisa ditafsirkan sewenang-wenang oleh aparat. Dilansir dari konde.co, API juga memprotes keras tuduhan makar dan teroris terhadap massa aksi yang dianggap sebagai upaya pengalihan isu dan strategi klasik untuk mendelegitimasi gerakan sosial yang sah dari masyarakat.
API menegaskan bahwa fakta di lapangan menunjukkan aksi rakyat berjalan damai untuk menolak kebijakan yang merugikan, seperti pemborosan uang rakyat dan fasilitas mewah DPR. Aliansi ini justru menuding aparat telah bertindak brutal.
“Kami mendapati justru aparatlah yang menggunakan kekuatan berlebih dengan menggunakan meriam air, gas air mata, kekerasan fisik, dan senjata api. Korban yang jatuh di berbagai kota adalah bukti nyata bahwa yang terjadi adalah kekerasan negara, bukan tindakan anarkis rakyat,” tegas API dalam pernyataannya.
Menurut API, gelombang kemarahan publik ini merupakan akumulasi dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang sembrono dan arogansi pejabat. Aliansi menilai Indonesia sedang mengalami krisis politik dan kemanusiaan, di mana negara yang seharusnya melindungi justru melukai warganya dan mencederai demokrasi.
